grahanusantara.co.id-Belakangan hari yang lalu terjadi kegaduhan di tubuh perusahaan PTPN IV yakni terjadinya Keluhan dari karyawan pensiunan PTPN IV Palmco Regional I Medan yang belum menerima Surat Keputusan (SK) terkait jatuh tempo pensiun memang merupakan masalah serius. Keterlambatan ini berdampak langsung pada penerimaan manfaat pensiun yang seharusnya menjadi hak mereka setelah pensiun. Jika SK ini tidak segera dikeluarkan, para pensiunan berpotensi mengalami kesulitan finansial, karena manfaat pensiun mereka tertunda. BADKO HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Sumatera Utara mengecam Direktur Utama (Dirut) PTPN IV terkait masalah pembayaran gaji dan penerbitan SK untuk karyawan. Kritik ini menyoroti bahwa ribuan karyawan dan pensiunan di Palmco Regional I Medan belum menerima SK dan gaji mereka, yang menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam manajemen keuangan dan administrasi perusahaan. Ucap AHMAD FUADI NST Ketua Bidang Kajian Keilmuan BADKO HMI SUMUT
Keadaan ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan karyawan dan pensiunan serta menciptakan ketidakpuasan. BADKO HMI mendesak agar masalah ini segera diselesaikan dan hak-hak karyawan segera dipenuhi. Ucap Fuad
Keterlambatan ini seharusnya mendapat perhatian serius dari manajemen PTPN IV agar hak-hak pensiun para karyawan dapat segera diberikan Para karyawan pensiunan PTPN IV Palmco Regional I Medan merasa bahwa setelah perusahaan digabungkan ke dalam Palmco, kinerja manajemen mengalami penurunan signifikan. Sebelum penggabungan, saat masih berada di bawah PTPN III Medan, urusan dan pembayaran pensiun dilaporkan berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti. Namun, setelah integrasi dengan Palmco, mereka mengeluhkan ketidakjelasan dalam manajemen, khususnya terkait keterlambatan penerbitan Surat Keputusan (SK) pensiun yang berakibat pada tertundanya pembayaran manfaat pensiun. Tegas Ahmad Fuadi
Kami melihat bahwa Direktur Utama Palmco, Sudjatmiko, bertanggung jawab atas buruknya kinerja ini dan mengusulkan agar ia diganti demi perbaikan tata kelola perusahaan. Kami berpendapat bahwa pergantian kepemimpinan mungkin diperlukan untuk memastikan kinerja perusahaan kembali optimal, dan hak-hak pensiunan dapat dipenuhi tepat waktu. Situasi ini mencerminkan ketidakpuasan yang cukup besar di kalangan pensiunan terhadap manajemen baru setelah penggabungan, yang perlu segera direspon oleh pihak perusahaan untuk menghindari semakin memburuknya citra perusahaan dan untuk memastikan kesejahteraan para pensiunan tetap terjaga.
Tampaknya kami melihat bahwa di bawah kepemimpinan saat ini, PTPN IV tidak menunjukkan kinerja yang memadai, terutama dalam hal tata kelola dan pemenuhan hak-hak karyawan, termasuk para pensiunan. Ucap Ahmad Fuadi NST
Kami mendesak agar Direktur Utama PTPN IV dicopot dan menjadi dorongan bagi pihak manajemen dan pemerintah untuk mengevaluasi kepemimpinan perusahaan dan mempertimbangkan perubahan jika diperlukan demi perbaikan kinerja dan pemulihan kepercayaan publik. Tutup Ketua Bidang Kajian Dan Keilmuan BADKO HMI SUMUT
Ahmad Fuadi Nasution
Ketua Bidang Kajian Dan Keilmuan BADKO HMI SUMUT.
