PALEMBANG – Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, Gubernur Sumsel H.Herman Deru langsung menghimbau semua instansi dan OPD di Sumsel untuk segera melakukan pelelangan pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2021, mulai bulan Desember 2020.
Hal itu diungkapkannya usai menerima penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 melalui aplikasi zoom, dari Command Center Pemprov, Rabu (25/11) pagi.
“Hari ini kita sudah menerima DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2021. Ada dua perintah Presiden yang harus kita tindaklanjuti segera yaitu menyegerakan pelelangan bulan Desember 2020 agar di awal 2021 uang APBN dan APBD sudah mulai beredar di masyarakat. Ini diharapkan akan menjadi stimulus pergerakan perekonomian di daerah maupun pemulihan ekonomi nasional (PEN),” jelas HD sesaat setelah acara penyerahan DIPA berakhir.
Selain menyegerakan pelelangan, menurut HD arahan presiden selanjutnya dalam rangka memulihkan ekonomi pada masa pandemi ini adalah dengan percepatan distribusi bantuan sosial.
Masih dalam kesempatan itu, HD mengatakan meskipun spesifikasi dan potensi di daerah berbeda-beda namun kata HD, Pemprov Sumsel akan tetap menyelaraskan fokus pembangunan Sumsel dan nasional di 2021 mendatang. Di antaranya dengan tetap fokus mendorong potensi UMKM dan Pertanian yang menjadi andalan di Sumsel.
“Jika nasional fokus ke kesehatan dan pendidikan, maka kita tentu akan selaraskan juga dalam proses penganggaran APBD kota dengan kebijakan itu,” jelasnya.
Dalam pidatonya saat acara penyerahan DIPA dan TKDD TA 2021 secara virtual, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit dan tidak mudah dilalui. Begitupun di tahun 2021, semua kata Jokowi masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh ketidakpastian.
Oleh karena itu kecepatan, ketepatan dan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam penentuan kebijakan-kebijakan kedepan baik di bidang kesehatan maupun ekonomi yang harus juga segera pulih kembali.
Dijelaskannya pada APBN dalam tahun 2021 negara akan fokus pada 4 hal. Pertama yakni penanganan kesehatan dimana saat ini masih dalam penanganan Covid 19 yang yang fokus pada vaksinasi serta penyediaan anggaran sarana dan prasarana termasuk laboratorium. Kedua kata Jokowi adalah terkait perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan.
“Ketiga program pemulihan ekonomi berkaitan dengan dukungan pada UMKM dan dunia usaha,” ujarnya.
Selanjutnya papar Jokowi untuk membangun fondasi yang lebih kuat, pihaknya akan melakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menjelaskan bahwa dalam APBN 2021 pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2750 triliun. Dana tersebut dialokasikan senilai Rp1032 triliun untuk kementerian dan lembaga. Kemudian untuk TKDD dialokasikan sebesar Rp 795,5 triliun.
“Alokasi tersebut akan dimanfaatkan mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta pembangunan TI dan lainnya,” jelas Jokowi.
Lebih jauh dikatakannya, disaat perekonomian masih lesu seperti saat ini maka belanja pemerintah menjadi penggerak ekonomi. Karena itu pula Jokowi meminta moment ini dimanfatkan untuk segera melakukan lelang pada Desember 2020.
“Kementerian, terutama lembaga yang punya anggaran besar seperti Pariwisata, Perhubungan dan lainnya melakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember. Agar bisa menggerakkan perekonomian. Artinya Januari sudah ada pergerakan ekonomi karena lelang sudah dilakukan Desember,” terangnya.
Demikian halnya dengan bantuan sosial 2021, Jokowi meminta segera untuk didistribusikan agar konsumsi masyarakat meningkat. Dalam kesempatan itu Jokowi juga meminta Kementerian dan Lembaga serta Kepala Daerah untuk melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan ekonomi nasional maupun daerah.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa proses penyusunan penetapan UU APBN TA 2021 dilaksanakan tepat waktu di tengah pandemi Covid. Dimana pembahasan pemerintah dengan DPR RI dilaksnaakan dengan rapat virtual dengan tetap menjaga transparansi serta cek and balance dan proses reformasi yang baik.
Sri pun mengatakan, pihaknya sangat menghargai DPR RI dan juga DPD atas kolaborasi dan kerjasama luar biasa yang baik saat masa pandemi. Adapun proses penyerahan DIPA dan TKDD Tahun 2021 dilaksanakan lebih awal diharapkan dapat mendukung penanganan Covid pemulihan ekonomi dan berbagai proritas pembangunan yang strategis.
Penyusunan APBN Tahun 2021 dalam situasi menantang akibat Covid yang menyebabkan guncangan hebat. Dimana mobilitas manusia berhenti, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas turun tajam dan ekonomi global masuk jurang resesi.
“Keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting untuk menghadapi krisis akibat pandemi Covid dengan memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemulihan ekonomi,’ jelasnya.
Adapun dalam penyerahan DIPA itu, tampak hadir juga Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se Indonesia.
