Jakarta - Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023.
Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp193,7 triliun, dengan potensi kerugian yang lebih besar.
Legislator Partai Nasdem, Asep Wahyuwijaya, menegaskan bahwa kasus ini adalah momentum penting untuk membersihkan mafia migas di Indonesia.
Asep menyoroti dampak besar dari praktik curang yang terjadi di tubuh Pertamina.
Ia menyebut bahwa kejahatan ini tidak hanya menggerogoti subsidi yang seharusnya dinikmati rakyat, tetapi juga merupakan bentuk penipuan terhadap masyarakat luas.
“Tindakan seperti ini jelas tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar membobol subsidi, tetapi juga menipu rakyat,” tegas Asep.
Ia pun meminta Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus ini secara menyeluruh, tanpa pandang bulu.
Isu keterlibatan tokoh besar dalam skandal ini semakin ramai diperbincangkan.
Di media sosial, muncul narasi yang mengaitkan nama Menteri BUMN Erick Thohir dan pengusaha Boy Thohir dengan dugaan korupsi ini.
Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi terkait keterlibatan mereka.
Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa nilai kerugian negara yang terdeteksi saat ini sudah mencapai Rp193,7 triliun.
Namun, ia mengingatkan bahwa angka ini bisa bertambah drastis. “Estimasi kerugian negara dalam kasus ini bisa mendekati Rp1.000 triliun,” jelasnya.
Tak hanya dari sisi hukum, kasus ini juga mengundang perhatian dari berbagai kalangan pemerhati kebijakan publik. Ubaidillah Karim menyoroti besarnya dampak dari praktik korupsi ini terhadap masyarakat.
Ia menegaskan bahwa penyelewengan seperti ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga membebani rakyat dengan harga BBM yang tidak adil.
“Harga pertalite dijual dengan harga pertamax. Ini bentuk kecurangan yang harus ditindak tegas,” ujar Ubaidillah. Ia pun mendorong
Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akarnya.
Momentum pengungkapan skandal ini dinilai sebagai peluang bagi pemerintah untuk membersihkan sektor energi dari mafia migas yang telah lama beroperasi.
Asep Wahyuwijaya berharap agar perombakan sistem pengelolaan migas dapat dilakukan secara mendasar, sehingga Pertamina benar-benar bisa memberikan manfaat bagi negara dan rakyat.
“Kepercayaan publik harus dikembalikan,” tegasnya.
Kini, semua mata tertuju pada langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut skandal ini. Harapan publik adalah agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan adil, tanpa intervensi pihak mana pun.
Kasus ini bukan hanya tentang angka triliunan rupiah yang hilang, tetapi juga tentang keadilan dan hak masyarakat untuk mendapatkan energi dengan harga yang wajar dan sistem yang bersih.
(*)
