Jakarta – Pemerintah didorong untuk mengambil alih PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melalui skema Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Langkah ini diusulkan oleh Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, sebagai solusi untuk menyelamatkan industri sandang nasional dan memastikan hak-hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap terpenuhi.
"Dalam konteks industri sandang, negara harus hadir," ujar Zainul dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama manajemen Sritex di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).
Ia menegaskan bahwa sesuai Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, sektor industri yang menguasai hajat hidup orang banyak seharusnya berada di bawah kendali negara.
Usulan ini muncul di tengah krisis yang melanda Sritex, yang saat ini mengalami kesulitan finansial dengan beban utang mencapai lebih dari Rp25 triliun.
Situasi ini berdampak langsung pada ribuan pekerja, dengan sekitar 12 ribu orang telah kehilangan pekerjaan akibat gelombang PHK massal.
Zainul juga mendesak pemerintah segera membentuk posko khusus untuk mempercepat penyelesaian hak-hak pekerja yang terkena PHK.
Posko ini diharapkan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga kurator yang menangani restrukturisasi Sritex.
"Posko ini memang fokus untuk membantu agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi," tegasnya.
Selain Zainul, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti pentingnya perlindungan tenaga kerja di tengah ketidakpastian ekonomi yang melanda Sritex.
Ia meminta pemerintah memastikan penyelamatan tenaga kerja menjadi prioritas utama.
"Pemerintah harus memprioritaskan penyelamatan ribuan karyawan Sritex agar tidak terkena PHK," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengingatkan bahwa setiap langkah penyelamatan Sritex oleh negara harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan realistis.
"Penugasan semacam ini perlu memperhitungkan keuntungan dan risiko secara matang agar tidak membebani keuangan BUMN yang ditugaskan," kata Herman.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, keputusan pemerintah terkait nasib Sritex akan menjadi penentu arah industri sandang nasional ke depan.
Apakah pemerintah akan mengambil alih atau membiarkan industri tekstil ini mencari jalannya sendiri? menjadi pertanyaan besar yang masih dinantikan jawabannya. ***
