Jakarta – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur Rano Karno mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Jumat (7/3).
Dalam pertemuan tersebut, keduanya meminta Kejaksaan Agung untuk mengawal dan mendampingi jalannya program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta selama masa jabatan mereka.
Permintaan ini memunculkan pertanyaan di kalangan publik: apakah ada indikasi persoalan dalam pengelolaan anggaran yang perlu diawasi lebih ketat?
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengonfirmasi bahwa Pemprov Jakarta menginginkan keterlibatan Kejaksaan dalam memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan regulasi.
"Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano meminta pendampingan agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran dan kebijakan pembangunan," ujarnya.
Jakarta bukan sekadar ibu kota, tetapi juga pusat perekonomian nasional dengan kontribusi 11 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai lebih dari Rp91 triliun, pengelolaan keuangan menjadi tantangan tersendiri. Pramono menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana tersebut.
"Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang besar ini dikelola secara akuntabel dan tidak disalahgunakan," tegasnya.
Langkah Pemprov Jakarta menggandeng Kejaksaan Agung juga berkaitan dengan upaya pencegahan.
Pramono menegaskan bahwa pihaknya telah dan akan terus melakukan audit terhadap penggunaan anggaran daerah.
"Kami tidak ingin ada pihak-pihak yang memanfaatkan celah dalam pengambilan keputusan di kemudian hari," tambahnya.
Meski demikian, pendampingan dari Kejaksaan bukan berarti membatasi kewenangan Pemprov dalam menjalankan program.
Pramono menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah tetap berjalan, tetapi dalam aspek hukum, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kejaksaan untuk memastikan tidak ada pelanggaran.
Langkah ini menuai beragam tanggapan. Sebagian pihak menilai ini sebagai upaya positif untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih.
Namun, ada juga yang mempertanyakan apakah permintaan pendampingan ini menjadi sinyal adanya potensi permasalahan dalam pengelolaan anggaran Jakarta.
Dengan nilai APBD yang sangat besar, Jakarta memang memerlukan pengawasan ketat agar setiap rupiah digunakan secara efektif.
Kini, publik menanti bagaimana implementasi dari kerja sama ini dan apakah benar langkah ini akan memastikan Jakarta lebih transparan dan bersih dari penyimpangan.***
