Jakarta - Kerugian negara akibat kasus korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai angka fantastis, menembus ratusan triliun rupiah.
Skandal ini memicu kegelisahan publik dan menimbulkan pertanyaan besar: benarkah BUMN menjadi sarang korupsi yang merugikan keuangan negara?
Ratusan Triliun Raib: BUMN Jadi Lumbung Koruptor?
Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai kasus korupsi di BUMN mencuat ke permukaan. Salah satu yang paling mencengangkan adalah dugaan korupsi di PT Timah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
Tak kalah mengejutkan, Pertamina juga terseret dalam kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp193 triliun. Angka-angka ini menempatkan BUMN di pusat sorotan publik, memunculkan kekhawatiran tentang lemahnya pengawasan di perusahaan-perusahaan pelat merah.
Liga Korupsi: BUMN Juara Bertahan?
Fenomena "Klasemen Liga Korupsi Indonesia" yang ramai diperbincangkan di media sosial menjadi refleksi kemarahan masyarakat terhadap maraknya kasus korupsi.
Dalam klasemen tidak resmi ini, BUMN menempati posisi puncak dengan jumlah kerugian terbesar. Meski hanya sebuah sindiran, fakta di baliknya menunjukkan bahwa korupsi di BUMN bukanlah sekadar isu kecil, melainkan ancaman besar terhadap keuangan negara dan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah Bungkam atau Bertindak? Nasib Kasus Korupsi di Lingkungan BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa kementeriannya tidak kecolongan dalam mengawasi perusahaan pelat merah. Ia menyatakan bahwa pengawasan ketat telah dilakukan untuk mencegah praktik korupsi.
"Kami terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan semua kasus diselesaikan dengan tegas dan transparan," ujar Erick.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung juga bergerak cepat. Sejumlah tersangka telah ditetapkan dalam beberapa kasus besar, dan penyelidikan terus berlanjut.
Namun, publik masih mempertanyakan sejauh mana efektivitas penegakan hukum ini dalam mencegah kasus serupa terulang kembali.
Sistem Rusak? Korupsi Dilingkungan BUMN Kian Menggila
Maraknya kasus korupsi di BUMN menandakan adanya celah besar dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas. Banyak pihak menilai bahwa mekanisme pengawasan internal masih lemah dan mudah disalahgunakan.
"Perlu reformasi menyeluruh dalam tata kelola BUMN agar transparansi dan akuntabilitas benar-benar diterapkan," kata seorang pengamat ekonomi.
Publik mengharapkan adanya langkah konkret dalam pemberantasan korupsi di BUMN. Salah satu solusi yang disarankan adalah memperkuat sistem audit independen, menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan, serta memberikan sanksi berat bagi pelaku korupsi. Di sisi lain, peran masyarakat dalam mengawasi kinerja BUMN juga menjadi faktor penting untuk mencegah penyimpangan.
Kasus korupsi di BUMN bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Jika tidak segera ditangani dengan serius, dikhawatirkan kepercayaan ini akan semakin luntur.
Kini, bola ada di tangan pemerintah dan aparat hukum—apakah mereka akan benar-benar menindak tegas atau membiarkan skandal ini menjadi bagian dari sejarah kelam yang terus berulang?
(*)
