Jakarta - Dugaan oplosan Pertamax telah mengguncang kepercayaan publik terhadap Pertamina. Konsumen yang selama ini setia menggunakan bahan bakar milik BUMN mulai beralih ke SPBU swasta seperti Shell.
Lonjakan pelanggan di SPBU asing ini memunculkan dugaan bahwa skandal tersebut justru menguntungkan kompetitor.
Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir disorot karena dianggap gagal menjaga tata kelola energi nasional, hingga muncul desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kepemimpinannya.
Antrean panjang di SPBU Shell semakin terlihat setelah skandal ini mencuat. Tempo melaporkan bahwa fenomena ini terjadi di berbagai daerah, termasuk Jakarta dan Surabaya, sebagai bentuk ketidakpercayaan konsumen terhadap kualitas Pertamax. “Antrean panjang terlihat di SPBU Shell di berbagai daerah, termasuk Surabaya dan Jakarta, sebagai indikasi pergeseran kepercayaan konsumen,”.
Situasi ini semakin menegaskan bahwa masyarakat mulai mencari alternatif bahan bakar yang lebih dipercaya, meski harus membayar lebih mahal.
Namun, persoalan ini tidak hanya sebatas kualitas BBM. Kasus dugaan oplosan Pertamax menguak permasalahan yang lebih besar, yakni tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) selama periode 2018—2023.
Menurut Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, Erick Thohir harus bertanggung jawab atas kisruh ini.
"Menteri BUMN Erick Thohir lalai dalam pengelolaan BUMN dan mendesaknya untuk mundur serta diusut oleh Kejaksaan Agung," ujar Dedi Kurnia Syah.
Ia menilai bahwa pencopotan Erick Thohir akan membuka ruang lebih besar bagi penyelidikan tanpa intervensi politik.
Desakan agar Erick Thohir dievaluasi juga datang dari kalangan akademisi. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya mencoreng citra Pertamina, tetapi juga menimbulkan kerugian negara yang besar.
"Erick Thohir tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas kasus korupsi di Pertamina dan BUMN lainnya yang telah merugikan negara. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan di Kementerian BUMN," kata Ujang Komarudin.
Kasus ini jelas menjadi pukulan bagi Pertamina. Selain kehilangan kepercayaan publik, BUMN energi tersebut juga berhadapan dengan persaingan ketat dari perusahaan asing seperti Shell yang kini semakin diminati konsumen.
Sementara itu, tekanan politik terhadap Erick Thohir semakin meningkat, dengan berbagai pihak mempertanyakan efektivitas kepemimpinannya dalam mengawasi BUMN.
Kini, sorotan publik beralih kepada Presiden Prabowo. Sebagai kepala negara, ia memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja para menterinya.
Jika dugaan korupsi dan kelalaian dalam tata kelola BBM ini tidak segera ditindaklanjuti dengan tegas, bukan hanya kepercayaan publik terhadap Pertamina yang terancam, tetapi juga kredibilitas pemerintahan yang baru terbentuk.
Apakah Prabowo akan mempertahankan Erick Thohir atau mencari figur lain yang lebih tegas dalam mengelola BUMN dan melindungi kepentingan rakyat? Semua mata kini tertuju pada langkah yang akan diambil Istana.
(*)
