Sukoharjo – Industri tekstil nasional dikejutkan oleh keputusan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) untuk menghentikan operasionalnya secara permanen mulai 1 Maret 2025.
Penutupan ini berdampak besar, dengan 10.669 karyawan harus menghadapi kenyataan pahit pemutusan hubungan kerja (PHK).
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, memastikan pemerintah akan turun tangan untuk membantu para pekerja yang terdampak.
“Kami akan memastikan hak-hak mereka terpenuhi, termasuk pesangon, akses ke Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Jaminan Hari Tua (JHT),” ujar Noel.
Lebih lanjut, Noel menegaskan bahwa tidak akan ada pembatasan usia bagi mantan pekerja Sritex yang ingin mencari pekerjaan baru.
“Yang penting mereka mau bekerja, tidak ada batasan umur,” katanya.
Hal ini menjadi angin segar bagi para pekerja senior yang kerap mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan setelah mengalami PHK.
Sebagai langkah konkret, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo telah menyiapkan sekitar 8.000 lowongan kerja untuk menampung para korban PHK.
Data pekerja terdampak akan menjadi acuan dalam menempatkan mereka sesuai keterampilan yang dimiliki.
Bagi yang ingin beralih profesi, pemerintah juga membuka pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
Keputusan penutupan Sritex ini sebenarnya sudah diprediksi sejak Desember 2024.
Saat itu, Noel menegaskan bahwa pemerintah tidak menginginkan adanya PHK di perusahaan tersebut dan berharap Sritex tetap beroperasi dengan memenuhi kewajibannya terhadap pekerja.
Namun, situasi akhirnya berkembang ke arah yang tidak diharapkan.
Kini, pemerintah berupaya meminimalkan dampak sosial dari PHK massal ini.
Langkah-langkah seperti penempatan kerja baru dan pelatihan keterampilan diharapkan bisa menjadi solusi bagi ribuan pekerja yang terdampak.
Di tengah ketidakpastian ini, harapan masih ada bagi mereka yang ingin bangkit dan kembali ke dunia kerja.
(*)
