Jakarta – Media sosial kembali diramaikan oleh desakan terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tagar #AdiliJokowiAtauRevolusi2025 mendadak menjadi trending di platform X (sebelumnya Twitter), mengumpulkan ribuan unggahan dalam waktu singkat.
Gelombang protes digital ini bukan sekadar wacana, tetapi mencerminkan eskalasi ketidakpuasan yang terus membesar di tengah masyarakat.
Tagar ini pertama kali mencuat setelah munculnya vandalisme bertuliskan "Adili Jokowi" di berbagai kota, termasuk Surabaya, Solo, dan Yogyakarta.
Di Surabaya, setidaknya 24 titik di sembilan kecamatan menjadi sasaran aksi ini, memicu reaksi cepat dari Satpol PP setempat untuk membersihkan coretan tersebut.
Namun, upaya itu tak serta-merta meredam gejolak yang terjadi di ruang digital.
Di X, berbagai tokoh dan pengguna menyuarakan tuntutan agar Jokowi diadili. Akun @yaniarsim menuliskan, "Setelah @OCCRP menobatkan Mulyono sbg presiden terkorup.
Sudah saatnya @jokowi diadili. Min @KPK_RI @KejaksaanRI #AdiliJokowi." Pernyataan ini merujuk pada laporan investigasi yang menyoroti dugaan keterlibatan Jokowi dalam praktik korupsi selama menjabat sebagai presiden.
Sementara itu, akun @berlianidris menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto, “Maaf pak (Presiden) @prabowo, tuntutan #AdiliJokowi bukan utk memecah belah, Pak, tapi untuk menegakkan hukum. Secara pribadi, bapak masih bisa baik kok sama beliau. Begitulah negarawan, Pak.”
Tak hanya di dunia maya, aksi protes juga terjadi di dunia nyata. Di Kota Malang, ratusan warga turun ke jalan, menuntut pengusutan dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya.
Sementara itu, para analis politik menilai bahwa gelombang ini bisa menjadi ujian besar bagi pemerintahan Prabowo. Seorang pengamat dari lembaga kajian politik di Jakarta berpendapat:
"Jika pemerintah tidak segera merespons dengan transparansi dan tindakan yang jelas, gelombang ketidakpuasan ini bisa bertransformasi menjadi aksi yang lebih besar.”
Menanggapi fenomena ini, Jokowi sendiri tetap tenang. Dalam sebuah wawancara, ia menyatakan:
"Itu cara mengungkapkan ekspresi," sebagaimana dikutip dari Kompas.
Namun, apakah pemerintah hanya akan membiarkan isu ini berkembang, atau akan ada langkah konkret untuk meredam ketegangan?
Gelombang protes digital ini bukan yang pertama kali terjadi, dan sejarah telah membuktikan bahwa gerakan di media sosial sering kali menjadi pemicu perubahan nyata dalam politik.
Dengan meningkatnya eskalasi tuntutan, pertanyaan besar yang kini muncul adalah: Apakah ini sekadar tren sesaat, ataukah awal dari sebuah pergerakan yang lebih besar?
(*)
